RUANGPOLITIK.COM — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab pertanyaan apakah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang diawaki Golkar, PAN dan PPP serta KKIR yang dipimpin Partai Gerindra dan PKB cocok jika bersatu. Jokowi menegaskan keputusan akhir ada di tangan ketua umum partai politik.
Hal ini diutarakan Jokowi usai bertemu kelima pimpinan partai dari dua koalisi tersebut dalam acara silaturahmi Ramadan PAN di DPP PAN, Jl Warung Buncit, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023). Pertemuan itu dihadiri Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Plt Ketum PPP Mardiono.
“Cocok. Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai,” kata Jokowi menjawab pertanyaan kecocokan antara KIB dan KKIR untuk membentuk koalisi besar.
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bicara terkait koalisi besar usai pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan 5 partai politik pendukung pemerintah. Airlangga menyebut koalisi besar itu penting bagi sistem politik di Indonesia.
“Tadi dalam pertemuan dengan bapak presiden keberlanjutan pembangunan dan juga koalisi besar itu penting, karena Indonesia itu adalah negara besar dan tantangan ke depan juga tantangan yang beragam, baik itu climate change, kemudian juga geopolitik itu juga, kemudian politisasi identitas masih ada,” kata Airlangga di Kantor DPP PAN, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).
Airlangga mengatakan setidaknnya Indonesia tidak lagi menjadi negara berkembang pada 2038. Oleh karena itu, perlunya kebersamaan untuk mewujudkan hal itu melalui koalisi besar.
“Timingnya maksimal sampai 2038, kalau 10 tahun nggak selesai ini kita berputar-berputar di sini saja. Oleh karena itu, ini bentuk kebersamaan, kebersamaan itu koalisi besar dan koalisi besar itu mempunyai ideologi yang sama,” tutur Menteri Perekonomian RI ini.
Airlangga menyebut seluruh partai pro pemerintah saat ini memiliki ideologi yang sama. Sehingga koalisi ini dapat menjadi gerbong untuk melanjutkan program-program yang ada dengan lebih cepat.
“Dan kami ini semuanya ada di pemerintahan, baik Pak Prabowo, Pak Zulkifli Hasan, Pak Mardiono, Cak Imin itu kan DPR semua dan berada dalam gerbongnya pemerintah. Oleh karena itu,gerbong inilah yang siap untuk melanjutkan program secara lebih cepat,” ucapnya.
Airlangga tak bicara banyak terkait wacana penggabungan KIB dan KKIR. Dia menyebut semua hal masih dalam tahap pembicaraan.
“Kita dalam pembicaraan, kalau pertemuan akan selalu ada karena tentunya partai politik, kita cair bertemu dengan ketua umum-ketua umum partai seluruhnya yang ada di pemerintah,” ujarnya.
KIB dan KKIR Miliki Kesepakatan Bersatu, Prabowo: Kita Satu Frekuensi
Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) disebut sudah ada kesepakatan menuju Pemilu 2024. Hal ini dikatakan oleh Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Pandangan Prabowo tersebut diungkapkan pada pada acara Silaturahmi Ramadan yang diinisiasi PAN, Minggu (2/4/2023). Tak hanya Prabowo yang hadir, ada juga Ketum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulfikli Hasan dan Plt Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono.
“Ada. Ternyata ada (kesepakatan). Jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya, ada kecocokan dan kalau dilihat, pimpinan partai kita sudah masuk, Pak Cak Imin ya, kita sudah masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang,” kata Prabowo.
Wacana ini mengemuka usai pertemuan Presiden Jokowi bersama lima ketum parpol tersebut. Bahkan Prabowo membocorkan, pertemuan dua poros koalisi ini muncul kesepakatan. Menurut dia, antara KIR dan KIB memiliki frekuensi yang sama.
Prabowo kemudian bicara tentang tantangan yang harus dihadapi Indonesia ke depan. Termasuk sulitnya pembangunan, kondisi geopolitik, yang harus ditangani dengan baik.
“Jadi untuk ini kita butuh kerja sama yang solid, suatu frekuensi yang sama,” tegas Prabowo.
Namun demikian, Prabowo belum mau bicara kapan dua koalisi ini bakal bergabung. Menurut dia, perlu ada pembicaraan lebih lanjut. “Ya nanti kita lihat prosesnya tapi yang pasti akan intens,” kata Prabowo.
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bicara terkait koalisi besar usai pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan 5 partai politik pendukung pemerintah. Airlangga menyebut koalisi besar itu penting bagi sistem politik di Indonesia.
“Tadi dalam pertemuan dengan bapak presiden keberlanjutan pembangunan dan juga koalisi besar itu penting, karena Indonesia itu adalah negara besar dan tantangan ke depan juga tantangan yang beragam, baik itu climate change, kemudian juga geopolitik itu juga, kemudian politisasi identitas masih ada,” kata Airlangga di Kantor DPP PAN, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).
Airlangga mengatakan setidaknnya Indonesia tidak lagi menjadi negara berkembang pada 2038. Oleh karena itu, perlunya kebersamaan untuk mewujudkan hal itu melalui koalisi besar.
“Timingnya maksimal sampai 2038, kalau 10 tahun nggak selesai ini kita berputar-berputar di sini saja. Oleh karena itu, ini bentuk kebersamaan, kebersamaan itu koalisi besar dan koalisi besar itu mempunyai ideologi yang sama,” tutur Menteri Perekonomian RI ini.
Airlangga menyebut seluruh partai pro pemerintah saat ini memiliki ideologi yang sama. Sehingga koalisi ini dapat menjadi gerbong untuk melanjutkan program-program yang ada dengan lebih cepat.
“Dan kami ini semuanya ada di pemerintahan, baik Pak Prabowo, Pak Zulkifli Hasan, Pak Mardiono, Cak Imin itu kan DPR semua dan berada dalam gerbongnya pemerintah. Oleh karena itu,gerbong inilah yang siap untuk melanjutkan program secara lebih cepat,” sambungnya.
Airlangga tak bicara banyak terkait wacana penggabungan KIB dan KKIR. Dia menyebut semua hal masih dalam tahap pembicaraan.
“Kita dalam pembicaraan, kalau pertemuan akan selalu ada karena tentunya partai politik, kita cair bertemu dengan ketua umum-ketua umum partai seluruhnya yang ada di pemerintah,” ujarnya.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
