Ya, apa boleh buat (pencapresan Anies gagal), tidak ada masalah, kita kan tidak ada beban yang tinggi sekali
RUANGPOLITIK.COM – Rencana koalisi antara NasDem, Demokrat dan PKS belum menunjukan adanya titik temu yang jelas.
Hal ini membuat peluang pencapresan Anies Baswesan, yang sudah resmi diusung oleh NasDem terancam gagal, karena tidak terpenuhi syarat Presidential Threshold (PT) 20 persen.
Menjawab hal tersebut, Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengaku tidak masalah dan tidak merasa terbeban.
“Ya, apa boleh buat (pencapresan Anies gagal), tidak ada masalah, kita kan tidak ada beban yang tinggi sekali,” ujarnya kepada wartawan di NasDem Tower, Sabtu (22/10/2022).
Sebagai Ketum NasDem, Surya Paloh menegaskan dia tidak memiliki beban untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai capres pada Pilpres 2024.
Bagi dirinya, NasDem sudah menetapkan pilihan mengusung Anies, namun jika nantinya Anies tidak bisa ikut dalam kontestasi pilpres, itu tidak membuatnya menjadi terbeban.
“Gak ada beban sama saya. Jangan dipikir ini hidup-matinya (NasDem). Tapi hak-hak konstitusional jangan kita kurangi satu sama lain. Kan itu yang kita mau,” sambungnya.
Sebelumnya Paloh juga mengabarkan perkembangan terkini, terkait rencana koalisi bersama Demokrat dan PKS dalam mengusung Anies Baswedan.
Baca juga:
https://rupol.id/2022/10/22/surya-paloh-dukung-ahok-penista-agama-dukung-anies-jadi-kadrun/
Dia menyebutkan saat ini komunikasi-komunikasi politik terus berjalan, tetapi dia tidak ingin mendesak kedua partai itu untuk segera deklarasi koalisi.
“Kalau saya sebagai Ketum, kasih kesempatan yang seluas-luasnya, sebaik-baiknya, kepada kawan-kawan baik itu Demokrat, baik itu PKS atau siapa saja. NasDem tidak mau desak-desak itu (untuk koalisi) atur saja, mau koalisi boleh. Kurang, nggak koalisi juga tidak apa-apa,” terangnya.
Namun jika rencana koalisi tersebut tidak berjalan sesuai rencana, Paloh juga tidak akan kecewa.
Karena menurutnya, semua partai memiliki hak untuk menentukan jalan masing-masing.
Dia hanya berharap, tidak ada tekanan-tekanan terhadap partai untuk memutuskan hak-hak konstitusionalnya.
“Sayang kalau hak-hak konstitusional kita kurangi karena satu dan lain hal, pertimbangan pragmatis misalnya, pertimbangan situasional misalnya. Kalau masih tetap dipertahankan bagus, tapi menempatkan kepentingan bangsa ini di atas kepentingan partai, saya pikir kita mau konsisten di sana. Itu sebenarnya, itu sumbangan juga bagi perjalanan bagi kehidupan kebangsaan kita,” imbuhnya. (ASY)
Editor: Syafri Ario
(Rupol)
