• Login
No Result
View All Result
Ruang Politik
  • Home
  • Nasional
  • Kilas Update
  • Daerah
  • RuangPolling
  • RuangTokoh
  • RuangOpini
  • Home
  • Nasional
  • Kilas Update
  • Daerah
  • RuangPolling
  • RuangTokoh
  • RuangOpini
No Result
View All Result
Ruang Politik
No Result
View All Result
Iklan Iklan Iklan
Home RuangPolling

Saiful Mujani: Demokrasi Indonesia Merosot

by Ruang Politik
17 Mei 2022
in RuangPolling
413 22
Peneliti Politik SMRC Saiful Mujani /Ist

Peneliti Politik SMRC Saiful Mujani /Ist

466
SHARES
1k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

RUANGPOLITIK.COM-Peneliti Politik, Saiful Mujani menyebut kemerosotan demokrasi saat ini terjadi di mana-mana. Termasuk mengenai tindakan elite politik di Indonesia hasil pemilu dan pilpres.

“Dalam 9 tahun terakhir, Indonesia mengalami kemerosotan demokrasi,” ujar ilmuan politik, Prof. Saiful Mujani, pada program Bedah Politik yang tayang di kanal Youtube SMRC TV, Selasa (17/5/2022).

RelatedPosts

Hasil Survei Jeblok, PPP Terancam Tidak Lolos ke Parlemen

Survei ICRC: Perindo Berpeluang Lolos ke Senayan

Survei IPO: Anies-Imin Salip Ganjar-Mahfud, Prabowo Terbebani Gibran

Pernyataan pendiri SMRC ini berdasarkan data Freedom House dari 2013 sampai 2022. Data itu menunjukkan skor demokrasi Indonesia mengalami kemunduran dari 65 tahun 2013 menjadi 59 pada 2022.

Saiful Mujani menjelaskan bahwa Freedom House melakukan studi secara rutin mengenai kebebasan. Studi ini meminta sejumlah ahli atau orang yang mengerti politik Indonesia untuk menceklis item-item yang menjadi indikator dari demokrasi, apakah kondisinya membaik atau memburuk. Freedom House melakukan studi terhadap semua negara di dunia, termasuk Indonesia.

Berita Terkait:
Tanggapi Koalisi Indonesia Bersatu, PDIP: Tanpa Koalisi Kita Sudah Bisa Mengusung

Koalisi Dengan PDIP, Gerindra: Kami Belum Akan Deklarasi Dalam Waktu Dekat

Survey SMRC: Religiusitas Warga Punya Pengaruh Dalam Pilihan Politik

Survey SMRC: Orientasi Pemilih Indonesia Cenderung Ke Nasionalis

Saiful melanjutkan bahwa studi yang dilakukan Freedom House mengukur kondisi demokrasi dengan melihat aspek kebebasan. Mengapa kebebasan? Menurut Saiful, per definisi, tak terbayangkan ada demokrasi tanpa kebebasan. Dasar dari sistem demokrasi adalah kebebasan. Karena itu, kebebasan di seluruh negara menjadi fokus perhatian Freedom House. Lembaga ini kemudian membuat skor antara 0 sampai 100, di mana semakin mendekati 100 semakin baik kondisi demokrasinya, sementara semakin mendekati 0 semakin buruk.

Ilmuan politik lulusan Ohio State University, Amerika Serikat, ini memaparkan bahwa ada dua indikator demokrasi yang dipakai oleh Freedom House: political rights (hak-hak Politik) dan civil liberties (kebebasan sipil). Hak-hak politik antara lain menyangkut penyelenggaraan Pemilu, apakah, misalnya, dilakukan secara jujur dan adil atau tidak, bagaimana pemerintahan berjalan, ada check and balances atau tidak, seberapa susah untuk ikut berkontestasi, dan seterusnya.

Saiful mencontohkan bahwa praktik sulitnya membuat partai politik di Indonesia menjadi indikator tentang Indonesia yang kurang membuka akses pada hak-hak politik.

“Semakin mudah orang atau warga untuk mengakses kontestasi dalam kekuasaan, maka itu adalah indikasi demokrasi semakin membaik,” kata Saiful.

Aspek yang lain adalah kebebasan sipil. Ini berkaitan, antara lain, dengan kebebasan untuk berbicara, berekspresi, mengkritik pemerintah, kebebasan pers, perlindungan pada minoritas, kebebasan beragama, berorganisasi, dan sebagainya.

Pada 2013, Freedom House menilai Indonesia masih dalam kategori negara free. Artinya aspek civil liberties dan political rights masih baik. Di antara negara-negara lain di dunia, Indonesia pada masa itu relatif lebih maju dalam hal demokrasi. Di Asia Tenggara, misalnya, Indonesia paling bagus dari aspek demokrasi.

“Kita kelasnya kurang lebih sama dengan India yang sudah puluhan tahun mengalami demokrasi,” jelas Saiful.

Begitu masuk 2014, skor demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Dalam 9 tahun terakhir, Indonesia mengalami kemerosotan skor kebebasan, dari 65 pada 2013 menjadi 59 pada 2022.

Saiful menjelaskan bahwa total skor untuk aspek kebebasan sipil adalah antara 0 sampai 60, sementara untuk hak-hak politik adalah antara 0 sampai 40. Dilihat dari sini, lanjutnya, aspek hak-hak politik Indonesia lumayan baik, yakni berkisar di angka 30 atau sekitar 75 persen. Bahkan skor political rights Indonesia sempat menjadi lebih baik pada 2016 dan 2017, pada masa itu ada Pilkada yang berlangsung dengan baik.

“Dilihat dari sisi political rights, menurut penilaian Freedom House, yang dijadikan rujukan di dunia untuk mengevaluasi kondisi demokrasi semua negara, aspek hak-hak politik Indonesia tidak buruk. Ini yang menyebabkan Indonesia sering disebut sebagai electoral democracy, negara demokrasi yang bisa cukup baik menjalankan pemilihan umum,” tegasnya.

Tapi, lanjut Saiful, demokrasi bukan hanya tentang Pemilu, tapi juga aspek-aspek lain yang fundamental seperti melindungi hak-hak warga negara, terkait dengan keyakinan, beragama, dan sebagainya.

Dalam aspek kebebasan sipil, kondisi Indonesia cukup buruk, bahkan mengalami penurunan dari skor 35 tahun 2013 menjadi 29 tahun 2022. Karena itu, menurut Saiful, yang menyumbang kenapa demokrasi Indonesia memburuk adalah aspek kebebasan sipil.

Saiful mengambil contoh lemahnya kebebasan sipil pada kasus kematian enam anggota Front Pembela Islam (FPI) padahal sudah ditangkap oleh polisi tahun 2021. Hal yang sama pernah terjadi pada zaman SBY di mana jemaat Ahmadiyah diserang dan ada yang terbunuh di Cikeusik, Banten.

“Itu adalah indikasi bagaimana buruknya perlindungan pada hak-hak warga untuk berkeyakinan, berbeda pendapat, dan seterusnya,” kata Saiful.

Karena itu, Saiful melanjutkan “tantangan kita (Indonesia) yang paling besar ke depan adalah berkaitan dengan kebebasan sipil.”

Saiful menyatakan bahwa Pemilu 2024 mestinya adalah momentum yang baik untuk mempertahankan political rights, tapi juga mestinya bisa memperbaiki aspek kebebasan sipil. Dia menjelaskan bahwa dalam banyak studi, perilaku elit politik bisa berpengaruh pada kondisi kebebasan sipil, misalnya kepastian aparat hukum untuk tidak melakukan tindakan sewenang-wenang adalah bagian dari kebijakan di tingkat elit.

“Seharusnya aspek kebebasan sipil menjadi salah satu agenda pokok dari pemimpin Indonesia ketika terjadi pergantian kepemimpinan nasional tahun 2024 nanti,” pungkasnya. (BJP)

Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)

Tags: Capres 2024Pemilu 2024Pilpres 2024Ruang PolitikSMRC
Previous Post

Tanggapi Koalisi Indonesia Bersatu, PDIP: Tanpa Koalisi Kita Sudah Bisa Mengusung

Next Post

5 Dasar Puan Maharani Layak Diusung Sebagai Calon Presiden RI, Ini Kata Masinton…

Ruang Politik

Next Post
KetuaDPR RI Puan Maharani/Ist

5 Dasar Puan Maharani Layak Diusung Sebagai Calon Presiden RI, Ini Kata Masinton…

Recommended

Ilustrasi Pemilu Serentak 2024/RuPol

Menggaet Ceruk Undecided Voters di Pemilu 2024, Begini Strategi Paslon…

1 tahun ago
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kanan)memberikan keterangan terkait rancangan desain interior Istana Presiden di IKN, Rabu 13 Desember 2023./Biro Set Pres/Biro Pers Sekretariat Presiden

Menteri PUPR: Jokowi Sudah Teken Desain Interior Istana Presiden di IKN

1 tahun ago

Trending

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/net

LaNyalla Sebut Klaim Luhut Soal Big Data Tidak Dapat Dibenarkan

3 tahun ago
Bakal capres PDIP Ganjar Pranowo (kanan) saat memapah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (tengah) dengan Presiden Joko Widodo (kiri) saat Rakernas IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (29/9/2023)./Antara

Beri Saran ke Bu Mega Demi Selamatkan PDIP, Rocky Gerung: Tarik Kalung Anggota dari Pak Jokowi

2 tahun ago

Popular

Ilustrasi Kucing/Ist

Polisi Turun Tangan, Belasan Kucing Mati Mendadak di Sunter Jakut

2 tahun ago
Ilustrasi Pegambilan Uang/Ist

Sosok SB dan DY yang Disebut Sri Mulyani Punya Transaksi Jumbo, Mulai Terungkap?, Ini Faktanya…

2 tahun ago
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/net

LaNyalla Sebut Klaim Luhut Soal Big Data Tidak Dapat Dibenarkan

3 tahun ago
Gus Muhaimin: Ajak Masyarakat, Jangan Pilih Parpol yang Tidak Lolos ke Parlemen

Gus Muhaimin: Ajak Masyarakat, Jangan Pilih Parpol yang Tidak Lolos ke Parlemen

3 tahun ago

Kontroversi ‘Amplop Kiai’, CSIIS: Suharso Jadi Beban Berat PPP

3 tahun ago
  • Personalia
  • Kerjasama & Iklan
  • Pedoman Media Siber

Copyright © 2023 Ruangpolitik.com - Smart Guide In Election

No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Kilas Update
  • Daerah
  • RuangPolling
  • RuangTokoh
  • RuangOpini

Copyright © 2023 Ruangpolitik.com - Smart Guide In Election

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In