Belakangan, meski Anwar Usman telah dicopot dari jabatan, banyak gelombang kritik yang mempertanyakan mengapa putusannya terkait batas usia capres-cawapres masih sah dan dijadikan rujukan.
RUANGPOLITIK.COM – Megawati memberikan komentarnya terkait pro-kontra MK tersebut. Dia menilai bahwa hukum Indonesia belakangan penuh manipulasi oleh tangan-tangan kuasa yang ditunggangi kepentingan pribadi atau kelompok sendiri.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ikut menyoroti polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berbuntut pemecatan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK.
Belakangan, meski Anwar Usman telah dicopot dari jabatan, banyak gelombang kritik yang mempertanyakan mengapa putusannya terkait batas usia capres-cawapres masih sah dan dijadikan rujukan.

Pasalnya, jika Anwar Usman terbukti melanggar etik saat membuat putusan, maka putusan seyogianya ikut patah. Sebagai konteks, putusan tersebut meloloskan Gibran Rakabuming untuk diusung maju sebagai cawapres, meski masih berusia 36 tahun.
Mulanya, ia mengapresiasi putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) yang telah memutuskan semua hakim terlibat melakukan pelanggaran etik hakim MK, terkait dengan putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres.

Dia mengatakan bahwa putusan MKMK yang demikian bagai cahaya dalam kegelapan. Dia lalu melanjutkan pujian itu dengan menceritakan proses pembentukan MK sebagai salah satu hasil reformasi.
Megawati mengaku menyaksikan sendiri sulitnya proses tersebut, hingga rakyat berkorban banyak. Sebut saja peristiwa Trisakti, peristiwa Semanggi, peristiwa Kudatuli hingga para aktivis yang diculik demi terciptanya reformasi.

Untuk itu, Megawati meminta semua pihak agar tak mudah lupa, bahwa reformasi hadir dengan tertatih-tatih, untuk menciptakan aturan yang bersih dan bebas dari nepotisme, kolusi dan korupsi.
Setelah itu, baru lah Megawati menyinggung soal apa yang terjadi di MK akhir-akhir ini. Dia mengatakan apa yang terjadi di MK sebagai manipulasi hukum.
“Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi,” ucap Megawati, melalui akun YouTube PDI Perjuangan, dilihat Minggu, 12 November 2023.
“Itu semua akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki, politik atas dasar nurani,” ujarnya lagi.
Sejatinya, Megawati tak secara eksplisit menjelaskan detail apa yang dia maksud sebagai manipulasi hukum. Ia hanya mengatakan bahwa kecurangan itu terjadi akibat praktik kekuasaan.
Megawati lantas meminta semua pihak agar tidak takut bersuara. Dia menegaskan, bangsa Indonesia merupakan bangsa pejuang, termasuk dalam mempertahankan demokrasi.
“Mari kita kawal Pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati,” tandasnya.