Keempatnya mendengar langsung poin-poin yang diadukan dari pengadu dan teradh yang diwakili oleh tiga anggota bawaslu yaitu, Lolly Suhenti, Puadi, Totok Hariyono, dan ketua Bawaslu Rahmat Bagja yang hadir secara virtual.
RUANGPOLITIK.COM – Adanya dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) harus turun tangan memeriksa hal itu. Dugaan tersebut terkait seleskis Bawaslu tingkat kota/kabupaten.
Heddy Lugitu ketua DKPP melakukan sidang pemeriksaan tersebut selama lebih dari enam jam di Jakarta pada Senin (16/10/2023) kemarin. Dalam sidang tersebut Heddy Lugito ada pula anggota DKPP lainnya yakni Ratna Dewi Pettalo, J Kristiadi, dan Muhammad Tio Aliansyah.
Keempatnya mendengar langsung poin-poin yang diadukan dari pengadu dan teradh yang diwakili oleh tiga anggota bawaslu yaitu, Lolly Suhenti, Puadi, Totok Hariyono, dan ketua Bawaslu Rahmat Bagja yang hadir secara virtual.
Dua pengadu, yaitu Suryono Pane untuk Nomor Perkara 114-PKE-DKPP/IX/2023 dan Herminiastuti Lestari untuk Nomor Perkara 121-PKE-DKPP/IX/2023, menilai ketua dan anggota Bawaslu melanggar kode etik bekerja tidak profesional karena mengubah jadwal tahapan seleksi sehingga mengakibatkan adanya kekosongan jabatan di Bawaslu tingkat kabupaten/kota. Para pengadu, saat menanggapi respon teradu, juga menilai ketua dan anggota Bawaslu mencampuri proses seleksi melalui review terhadap hasil seleksi pada tahapan-tahapan tes.
Dalam sidang pemeriksaan, anggota Bawaslu Lolly Suhenti menjelaskan seleksi anggota Bawaslu tingkat kabupaten/kota berlangsung secara independen mengingat tim seleksi berasal dari lembaga lain, yaitu Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Polri. Keterlibatan Bawaslu dalam seleksi sebatas pengawasan (monitoring) yang disebut sebagai review.
Tujuan dari review itu, pihak teradu (Bawaslu RI) menyatakan untuk memastikan ketepatan dan keakuratan hasil penilaian tim seleksi sebagaimana diatur dalam pedoman yang dikeluarkan oleh Ketua Bawaslu. Lolly mencontohkan review (peninjauan) hasil tes pada tahapan tes tertulis dilakukan dengan mengecek pembobotan penilaian yang mana 60 persen untuk tes tertulis pilihan ganda dan 40 persen tes esai.
“Pada gabungan tes tertulis dan tes psikologi, para teradu me-review apakah peserta yang nilainya diperhitungkan apakah peserta yang tes psikologinya direkomendasikan atau dapat direkomendasikan serta bagaimana pembobotan di antara tes tertulis dan tes psikologi sudah tepat, yakni 40 dan 60 persen, dan apakah penghitungan nilai akhir berdasarkan pembobotan nilai sudah akurat,” kata Lolly.
Dia melanjutkan review itu merupakan penerapan prinsip kehati-hatian tanpa menghilangkan objektivitas dan independensi dari tim seleksi.
Sementara itu, anggota Bawaslu Totok Hariyono menjelaskan penundaan pengumuman tahapan seleksi karena terkendala hasil penilaian tidak disetor sesuai format yang dibutuhkan oleh Bawaslu. Totok mencontohkan hasil penilaian disetor ke email Bawaslu untuk seleksi calon anggota per provinsi, sementara aplikasi yang digunakan oleh Bawaslu mengharuskan hasil itu disetor per kabupaten/kota.
Totok lanjut menjelaskan review juga membutuhkan waktu karena saat meninjau hasil penilaian ada temuan peserta tes mendapatkan nilai padahal dia tidak mengikuti tes. Ada juga yang peserta yang nilainya sama tetapi memiliki penilaian berbeda misalnya dalam hasil asesmen psikologi.
Totok, dalam sidang pemeriksaan pun, kembali menegaskan review hanya sebatas memastikan ketepatan dan akurasi dari hasil penilaian tim seleksi. Usai mendengar poin-poin dari pengadu dan teradu, ketua dan anggota DKPP juga mendalami poin-poin dari para pengadu dan teradu.
Terakhir, Ketua DKPP yang memimpin sidang meminta masing-masing pihak menyusun dokumen kesimpulan dan mengirimkannya ke DKPP dalam waktu 2 hari setelah sidang pemeriksaan, Senin.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
