Apalagi, lanjut Ginting, Gerindra dan Golkar merupakan partai tiga besar dalam Pemilu 2019 lalu. Sehingga Golkar merasa lebih memiliki hak dan nilai jual lebih tinggi daripada partai lainnya.
RUANGPOLITIK.COM – Pertentangan yang keras antara dua poros pendukung bakal capres Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto, justru dimanfaatkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan untuk semakin solid mengusung Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pasangan calon pada Pilpres 2024.
Disampaikan analis komunikasi politik Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting, koalisi yang mengusung Prabowo, belum menemui titik terang soal bakal cawapres. Terutama setelah masuknya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).
“Satu hari jelang penandatanganan perjanjian koalisi antara Golkar dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), ternyata Golkar balik badan. Apakah ini pertanda Golkar akan mendapatkan jatah bakal cawapres? Sangat mungkin terjadi,” kata Ginting, dikutip Minggu (27/8/2023).
Apalagi, lanjut Ginting, Gerindra dan Golkar merupakan partai tiga besar dalam Pemilu 2019 lalu. Sehingga Golkar merasa lebih memiliki hak dan nilai jual lebih tinggi daripada partai lainnya.
“PAN pun merasa bahwa elektabilitas Erick Thohir yang diusungnya jauh lebih tinggi daripada Airlangga dari Golkar maupun Muhaimin dari PKB. Sementara Muhaimin merasa PKB merupakan penggagas koalisi bersama Gerindra, sedangkan Golkar dan PAN sebagai pendatang akhir. Ini menjadi kerumitan tersendiri bagi koalisi pendukung Prabowo,” papar Ginting.
Sedangkan koalisi pendukung Ganjar dari PDIP, lanjut Ginting, kini seperti kesepian. Memang PDIP punya modal 128 kursi, dan bisa melaju sendirian, tanpa harus berkoalisi dengan partai politik lainnya. Namun kondisi ini mengandung risiko politik tinggi jika harus berjalan sendirian.
“Memang ada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mendukung Ganjar, tapi situasi partai itu rawan hukum, karena ketua umumnya masih pelaksana tugas. PPP berpotensi digugat, maka koalisi dengan PPP bisa menimbulkan masalah hukum. Sehingga elite PDIP juga mempersilakan jika PPP akan keluar koalisi. Ini sama juga PDIP mengusir PPP secara halus,” kata Ginting.
Menurutnya, upaya PDIP mencari teman koalisi dari partai politik yang berada di parlemen, nyaris sudah tertutup. Semua partai sudah berada dalam tiga koalisi, kecuali ada dinamika politik yang sangat luar biasa dan bisa memporak porandakan formasi politik.
Sementara waktu pendaftaran paslon diketahui sudah semakin dekat, yaitu pada 19 November 2023 mendatang. Kondisi ini membuat koalisi pengusung Ganjar jauh lebih sulit untuk mencari pasangan.
“Komunikasi politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi berlangsung tidak mulus. Tidak seperti biasanya, Megawati sudah turun gunung ke Semarang hadiri apel deklarasi Ganjar, tanpa kehadiran Jokowi sebagai kader banteng,” pungkas Ginting.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
