Komisaris Utama Pikiran Rakyat itu menuturkan, perayaan usia SPS yang ke-77 tahun pun menjadi momentum untuk kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, berbagi pengalaman, dan membangun masa depan industri media yang sejahtera di tingkat daerah maupun nasional.
RUANGPOLITIK.COM —Serikat Perusahaan Pers (SPS) mendesak Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Publisher Rights untuk segera disahkan. Mereka menilai, pengesahan aturan tersebut demi kesetaraan media dan platform digital.
Ketua Umum SPS Januar P Ruswita menekankan bahwa perusahaan media harus beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang bergerak cepat dan memperkuat posisinya. Oleh karena itu, kolaborasi dan transformasi menjadi jawaban untuk mengatasi tantangan tersebut.
Tentunya, hal itu dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong kemajuan ekonomi Indonesia.
“SPS juga tidak melupakan esensi keberadaan pers sebagai pilar demokrasi dan memiliki misi untuk menegakkan demokrasi serta memberikan panduan bagi publik dalam berbagai isu,” ujar Januar P Ruswita dalam Dialog Nasional dengan tema ‘Transformasi Industri Media untuk Bangkit Bersama’ di Hotel Harris Denpasar Bali, Kamis 10 Agustus 2023.
Komisaris Utama Pikiran Rakyat itu menuturkan, perayaan usia SPS yang ke-77 tahun pun menjadi momentum untuk kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, berbagi pengalaman, dan membangun masa depan industri media yang sejahtera di tingkat daerah maupun nasional.
“Perusahaan harus beradaptasi, berkolaborasi, dan bertransformasi dalam industri media untuk menghadapi tantangan yang dihadapi. Melalui kerja sama antar pemangku kepentingan, SPS berharap dapat memainkan peran yang penting dalam perkembangan ekosistem pers nasional dan pembangunan peradaban bangsa,” tutur Januar P Ruswita.
Tren Media Siber
Sementara itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyampaikan ada lima tren media siber di Indonesia antara lain kecepatan, artikelnya tidak utuh, condong pada sensasi, beritanya Jakarta sentris, dan kerap memutarbalikkan fakta. Guna mengatasi masalah tersebut, ada peran perusahaan pers, peran negara, dan peran masyarakat.
“Perusahaan pers harus berkomitmen meningkatkan kapasitas seluruh jajaran di redaksi yang mengacu pada kode etik wartawan. Kemudian peran negara dalam bentuk regulasi untuk memberi dukungan kelembagaan pers. Lalu peran masyarakat yang diberi hak mengkritik, memberi masukan, dan diizinkan memantau. Terakhir peran swasta juga diperlukan melalui program CSR,” katanya.
Selain itu, guna meneguhkan pers dalam transformasi digital, Ninik Rahayu menyebut ada empat hal yang harus diperhatikan. Pertama, harus kerja kolaboratif guna menciptakan ekosistem pers yang berkualitas dan bermartabat.
“Yang kedua adalah berinvestasi pada teknologi dan SDM. Kemudian mengembangkan inovasi bisnis dan diversifikasi sumber revenue. Terakhir adalah konsisten menghasilkan karya jurnalistik berkualitas termasuk dalam menangkal disinformasi, misinformasi, dan malinformasi,” ucapnya.
Dewa Made Indra menambahkan, semua organisasi pasti menghadapi tantangan, termasuk era sekarang yakni transformasi digital. Apalagi, pada saat ini fenomena kecepatan tengah ‘berkuasa’ sehingga semua harus serba cepat, termasuk informasi.
“Sehingga sekarang ada pertarungan realitas virtual dan realitas aktual. Padahal ruang virtual belum tentu akurat. Fenomena ini mengakibatkan pergeseran tatanan kehidupan, termasuk tatanan bisnis dan pers. Itulah tantangan yang kita hadapi,” ucapnya.
Menurut Dewa Made Indra, Pemerintah Provinsi Bali menaruh perhatian dan kepercayaan yang besar ke media arus utama karena itu adalah sumber rujukan utama. Pemprov juga mengikuti dinamika yang ada pada media online dengan karakter berbeda.
“Pemerintah Bali berkolaborasi dengan dua platform media tersebut. Bagi kami, keduanya diperlukan. Namun, untuk mensosialisasikan program pemerintah secara utuh kepada masyarakat, maka media arus utama masih menjadi prioritas kami,” tuturnya.
“Bagaimana menjaga media tetap berkualitas di tengah gempuran informasi di media sosial, itu adalah tugas kita bersama,” ujar Dewa Made Indra menambahkan.
Media dan Regulasi Pemerintah
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam paparannya secara daring menyampaikan bahwa berdasarkan survei indeks literasi digital tahun 2023, media mainstream atau media konvensional, khususnya media TV, mengungguli media sosial dan berita online.
Di tengah gempuran disrupsi digital, masih eksisnya media konvensional ditopang keyakinan masyarakat bahwa media konvensional memiliki kualitas tertinggi dalam pengolahan, meja redaksi, dan penyampaian informasi.
Hal itu membuat media konvensional menjadi sumber informasi tepercaya yang bisa memiliki kemampuan memfilter berita palsu atau hoaks. Dia menyebut, pemerintah tidak menutup mata kalau diperlukan regulasi yang mampu memitigasi disrupsi yang terjadi di industri media.
“Sejak tahun lalu bersama-sama kita berupaya menuntaskan penyusunan regulasi Publisher Rights (Hak Penerbit), untuk mewujudkan keseimbangan hubungan antara platform digital dan perusahaan media. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan fair playing field dan mewujudkan ekosistem media yang lebih sehat guna mendukung jurnalisme berkualitas dan menghormati kebebasan pers,” kata Budi Arie Setiadi.
Publisher Rights pun diusulkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres) yang menempatkan prinsip mutualisme dan menjadi landasan hukum kerjasama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas. Dia mengaku, harmonisasi rancangan Perpres sudah dilewati sejak Juli 2023.
Pada saat ini, Kemkominfo telah mengajukan permohonan pertimbangan penetapannya kepada Presiden Jokowi.
“Perubahan adalah hal yang pasti, namun untuk berubah adalah pilihan. Media konvensional harus terus berinovasi dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang terus bergerak semakin cepat. Kita harus terus berinovasi, beradaptasi dan lincah dalam merespon perubahan yang begitu dinamis. Saya merasa kolaborasi menjadi kunci untuk kita lari bersama dalam harmoni,” ucap Budi Arie Setiadi.
Senada dengan Menkominfo, CEO PT Tempo Inti Media Tbk. Arif Zulkifli sebagai perwakilan media menggarisbawahi fenomena media yang disebutnya ‘rezim algoritma’ dan latar belakang gagasan Publisher Rights.
“Gagasan Publisher Rights muncul dari kecemasan dua hal. Pertama adalah hubungan tidak setara antara penerbit atau publisher dengan platform digital terutama platform internasional. Kecemasan kedua adalah turunnya mutu jurnalis akibat rezim algoritma yang mengedepankan kecepatan dan hal-hal yang sifatnya di permukaan,” katanya.
Menurut Arif Zulkifli, praktik gagasan tersebut sebetulnya sudah dilakukan di negara lain seperti Australia, Jerman, dan Kanada, yang pada intinya menjawab dua hal tadi. Pertama, dudukan yang setara dan seimbang antara publisher dengan platform, dan kedua bagaimana mengembalikan marwah jurnalisme agar kembali memunculkan jurnalisme yang berkualitas.
Dia meyakini bahwa turunnya kualitas karya jurnalistik di dunia digital akibat dari rezim algoritma. Platform beralasan, mesin pencari mempunyai algoritmanya sendiri yang secara otomatis berubah.
Sementara itu, kinerja media sangat dipengaruhi algoritma. Ditambah, pengaturan perubahan algoritma juga turut dimasukkan ke Perpres.
Tantangan Pers
Wakil Ketua Umum Ekonomi Digital dan Energi Terbarukan KADIN Bali, Agung Wirapramana mengatakan bahwa inovasi produk jurnalistik yang kolaboratif dengan dunia usaha itu sangat penting.
“Pers sangat berperan dalam tumbuh kembang bangsa. Dan kini tantangan pers semakin besar. Perlindungan terhadap demokrasi pers sangat diperlukan termasuk Publisher Rights,” ucapnya.
Arif Zulkifli menegaskan, dunia usaha memerlukan informasi kredibel karena sekarang banyak disrupsi informasi yang membuat bias. Awak media pun berperan penting dalam pemberitaan yang akurat bagi dunia usaha.
“Kami berharap dunia usaha bisa berkolaborasi dengan pers juga dunia teknologi dan bersinergi untuk mendukung ekonomi. Kolaborasi dalam kompetisi juga diperlukan. Peluang inovasi mulai dari proses transformasi menuju totally digital sebelum menuju generated AI,” tuturnya.
“Upskill, reskill, dan upscale sangat penting. Sisi bisnis bisa ditingkatkan dengan meningkatkan skill dan upgrade. Dan Colaborative movement. Kalau media tidak punya visi sama, mungkin akan ada friksi yang berpotensi mengadu domba. Kita harus bersama-sama memperkuat media, seluruh stake holder, pemerintah, dunia usaha, dan lain-lain,” ujar Arif Zulkifli menambahkan.
Sedangkan dari sisi teknologi, GM Digital & Budiness Development Telkomsel Vicky Fathurahman lebih berfokus pada para penerbit agar bisa memberikan nilai tambah ke pengiklan.
“Di mata pengiklan, para publisher tentu ingin mempunyai value lebih, yang tidak dibawah platform. Malah harusnya lebih tinggi dari platform. Tentu ada hal yang harus dilakukan publisher agar bisa mencapai nilai tambah tadi. Misalnya dari segmen audiens, publisher harus bisa merangkul generasi Y dan Z. Dan itu yang dilakukan Telkomsel, membangun engagement dengan Gen Y dan Z sehingga bisa built to last,” katanya.
Vicky Fathurahman menambahkan, tantangan kedua bagi publisher adalah untuk membuat publisher first party data. Jadi tanpa bergantung pada platform luar, publisher sudah bisa berbicara banyak kepada pengiklan berbasis data. Sebagai contoh, demografis audiens, profil audiens, dan lain-lain.
“Dengan begitu publisher bisa meningkatkan revenue setiap iklan. Built capability membangun sebuah segmentasi dari pembacanya sehingga ketika berbicara dengan pengiklan kita punya added value lebih, tidak lagi didikte oleh platform,” ucapnya.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
