Puan pun menganggap pertemuan ini menjadi kesempatan untuk memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Maroko yang sudah terjalin sejak dibukanya hubungan diplomatik pada 1960. Moroko sendiri merupakan mitra strategis Indonesia sejak kedua negara berupaya melepaskan diri dari penjajahan kolonial.
RUANGPOLITIK.COM —Ketua DPR RI sekaligus Presiden Inter Parliamentary Assembly (AIPA) 2023, Puan Maharani melakukan bilateral meeting dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kerajaan Maroko, Rachid Talbi El Alami di sela-sela Sidang Umum AIPA ke-44.
Dalam pertemuan itu, kedua pimpinan parlemen kedua negara sepakat untuk mendorong kemerdekaan Palestina.
“Kemerdekaan Palestina masih menjadi hutang sejarah yang perlu terus kita perjuangkan,” kata Puan dalam pertemuan yang diselenggarakan di Fairmont Hotel, Jakarta, Rabu (8/8/2023).
Saat bilateral meeting dengan Delegasi Maroko yang merupakan negara observer di Sidang Umum ke-44 itu, Puan didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSAP) DPR RI Gilang Dhilafararez dan Anggota Komisi IV DPR RI Ravindra Airlangga.
Sementara itu, Rachid didampingi oleh Direktur Kabinet Parlemen Maroko Chaqri Ahmed, Anggota Kabinet Parlemen Anas Ben Abdelkrim El Filali dan Duta Besar Kerajaan Marokko di Indonesia, Ouadiâ Benabdellah.
Puan pun menganggap pertemuan ini menjadi kesempatan untuk memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Maroko yang sudah terjalin sejak dibukanya hubungan diplomatik pada 1960. Moroko sendiri merupakan mitra strategis Indonesia sejak kedua negara berupaya melepaskan diri dari penjajahan kolonial.
“Kunjungan Presiden Soekarno ke Rabat pada tanggal 2 Mei 1960, sebagai kunjungan kepala negara pertama di dunia ke Maroko pasca-kemerdekaan. Lalu keberadaan Jalan Soekarno, sebagai salah satu jalan utama di Rabat, menjadi bukti penguat dekatnya hubungan Indonesia dan Maroko,” terang Puan.
Terkait kerja sama ekonomi, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini berharap Indonesia dan Maroko dapat meningkatkan nilai perdagangannya yang sempat menurun karena Pandemi Covid-19. Menurut Puan, kerja sama kedua negara dalam bidang ekonomi harus kembali bangkit.
“Kedua negara juga perlu mendorong para pelaku bisnis untuk mengembangkan peluang kerja sama saling menguntungkan, khususnya pada UMKM,” papar mantan Menko PMK tersebut.
Selain itu, Puan mengapresiasi pembukaan Trading House atau Kantor Perwakilan Perdagangan Indonesia di Maroko dan pembentukan Morocco-Indonesia Business Council, serta inisiasi kerja sama government to government (G to G) di bidang produk halal.
“Saya berharap keberadaan lembaga tersebut dapat meningkatkan perdagangan dan berharap proses pembuatan MoU Halal Certificate yang digagas Pemerintah, dapat segera dirampungkan,” jelas Puan.
Selanjutnya sebagai negara yang aktif di forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Puan juga mengharapkan Indonesia dan Maroko dapat terus bekerja sama dalam mempromosikan perdamaian di antara negara-negara Islam, khususnya yang berada di kawasan Timur Tengah.
“Indonesia dan Maroko ingin Timur Tengah menjadi kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Serta bersama-sama mempromosikan Islam yang moderat, toleran, dan damai,” sebutnya.
Dalam kerja sama bidang pendidikan, Puan mengapresiasi Moroccan Agency for International Cooperation yang telah memberikan beasiswa kepada sejumlah mahasiswa Indonesia yang ingin menimba ilmu di Maroko.
“Di masa yang akan datang, saya berharap program ini dapat terus ditingkatkan sehingga membawa keuntungan bersama. Keberadaan mahasiswa Indonesia di Maroko yang jumlahnya cukup besar, menjadi bukti bahwa Maroko menjadi salah satu pilihan untuk menimba ilmu agama Islam,” ungkap Puan.
Terkait kemerdekaan Palestina, hal tersebut menjadi pembahasan dalam pertemuan ini karena komitmen Puan terhadap kemerdekaan Palestina.
“Tadi di pertemuan Bu Puan bicara bagaimana kita berharap agar Maroko tetap konsisten sama-sama dengan Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina,” kata Charles Honoris yang ikut dalam pertemuan.
Pada kesempatan tersebut, Rachid juga mengundang Puan bersama delegasi DPR RI untuk datang ke Maroko sebelum penyelenggaraan Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-146 di Angola. Charles mengatakan, Maroko mengaku Indonesia merupakan salah satu negara penting bagi mereka.
“Menurut mereka Indonesia itu negara yang penting bagi Maroko, khususnya Bung Karno. Mereka juga ingin meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan dan investasi lebih banyak lagi dalam kerja sama Indonesia dan Maroko, khususnya di bidang pupuk,” urainya.
Selain dengan Ketua Parlemen Maroko, hari ini Puan Maharani juga melakukan bilateral meeting dengan Ketua Majelis Negara Brunei Darussalam, Pehin Dato Abdul Rahman Taib. Dalam pertemuan tersebut, Puan mendorong produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Indonesia agar bisa diekspor langsung ke Brunei Darussalam tanpa perantara negara ketiga.
“Dalam rangka meningkatkan hubungan perdagangan, saya berharap Indonesia dapat mengekspor produk-produk perdagangannya secara langsung ke Brunei. Mengingat saat ini sebagian besar ekspor Indonesia ke Brunei melalui negara ketiga seperti Singapura, Malaysia, bahkan Tiongkok,” ungkap Puan.
Selain Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSAP) DPR RI, Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina juga ikut mendampingi Puan dalam pertemuannya dengan delegasi Brunei Darussalam.
Sedangkan Pehin Dato Abdul Rahman Taib didampingi oleh Sekretaris Dewan Menteri Kabinet dan Panitera ke Dewan Legislatif Dato Judin Asar. Bersama keduanya, Puan dan anggota DPR RI membahas sejumlah peluang peningkatan kerja sama kedua negara di bidang perdagangan, ekonomi dan investasi.
Saat ini, sejumlah investor dari Brunei diketahui tertarik untuk mengembangkan investasi dalam proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru Indonesia di Kalimantan Timur, mengingat lokasinya yang berdekatan. Puan berharap, parlemen kedua negara dapat membantu perwujudan kerja sama tersebut.
“Saya menyambut baik keinginan pengusaha Brunei, yang saya dengar, tertarik ingin berinvestasi pada proyek renewable energy dan infrastruktur di IKN,” jelasnya.
“Saya berharap keterlibatan Brunei pada proyek pembangunan IKN akan turut memperkuat konektivitas antar kedua negara kita,” lanjut Puan.
Selain dalam bidang perdagangan dan investasi, Puan juga mendorong peningkatan lapangan kerja antara Indonesia-Brunei Darussalam melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) di bidang kepariwisataan.
Dalam kerja sama politik, keamanan dan pertahanan, Puan mendukung kedua negara yang secara berkala telah memanfaatkan forum Joint Defence Cooperation Committee untuk membicarakan isu-isu keamanan bersama. Ia juga mengapresiasi diundangnya Industri Pertahanan Indonesia untuk berpartisipasi dalam Pameran Kedirgantaraan dan Alutsista di Brunei Darussalam pada akhir Mei 2023 lalu.
“Pada kesempatan tersebut, Sultan Hassanal Bolkiah, secara langsung menyaksikan produk-produk alusista Indonesia. Saya berharap ada tidak lanjut dari kedua negara dalam kerja sama di bidang pertahanan ini,” harapnya.
Selain membahas kerja sama di berbagai bidang, Puan juga mendorong perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) yang berada di Brunei Darussalam. Ia menekankan agar keberadaan WNI di Brunei, khususnya pekerja migran, harus mendapatkan perlindungan yang baik dari Pemerintah Brunei Darussalam.
“Saya berharap pekerja migran Indonesia di Brunei, menjadi bagian perekat hubungan bilateral kedua negara kita. Melalui peran parlemen, saya mengajak Parlemen Brunei untuk mendorong pemerintah meningkatkan koordinasi terkait pengawasan dan pelindungan tenaga kerja dari Indonesia,” tegas Puan.
Terkait peluang kerja sama Indonesia dan Brunei pada proyek IKN Nusantara, Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina mengungkap Delegasi Parlemen Brunei dalam pertemuan tersebut mengaku merasa terhormat apabila diajak ikut terlibat.
“Untuk IKN tadi Bu Puan berharap agar Parlemen Brunei bisa mendukung investor dari sana yang tertarik untuk ikut terlibat dalam proyek ini, karena lingkungan IKN itu kan daerahnya sama dengan mereka,” ungkap Arzeti.
Menurutnya, kerja sama Indonesia dan Brunei Darussalam yang telah terjalin selama 40 tahun merupakan bukti kedua negara memiliki kedekatan spesial layaknya saudara. Arzeti menyebut, Brunei banyak memberi dukungan untuk Indonesia.
“Mereka mensupport apa yang dilakukan Indonesia dan semua yang akan dilakukan ke depannya, jadi kedua negara bisa semakin dekat, saling support. Karena kita masih negara saudara di ASEAN,” tutupnya.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
