Wakil Ketua MPR bahkan turut menyesalkan dugaan ancaman pembunuhan tersebut. Ia menekankan agar pihak berwenang memproses hal tersebut
RUANGPOLITIK.COM –Berikut daftar 5 kontroversi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang terjadi belakangan ini. Kontroversi terbaru berkaitan dengan dugaan ancaman pembunuhan oleh profesornya terhadap warga Muhammadiyah.
Kabar mengejutkan itu datang lewat cuitan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Mamun Murod yang melaporkan dugaan ancaman tersebut melalui Twitter @mamunmurod_ pada Minggu 23 April 2023. Ia mempertanyakan karakter peneliti itu yang tidak sebagaimana mestinya.
“Pak Presiden @jokowi, Prof. @mohmahfudmd, Pak Kapolri @ListyoSigitP, @DivHumas_Polri, Gus Menag @YaqutCQoumas, Kepala @brin_indonesia. Bagaimana dengan ini semua? Kok main-main ancam bunuh? BRIN sebagai lembaga riset harusnya diisi mereka yang menampakkan keintelektualannya, bukan justru seperti preman,” kata Mamun Murod.
Wakil Ketua MPR bahkan turut menyesalkan dugaan ancaman pembunuhan tersebut. Ia menekankan agar pihak berwenang memproses hal tersebut.
“Sangat disesalkan. Maka untuk menjaga harmoni dan bukti toleransi yang menjadi salah satu hikmah Idulfitri, narasi ancam bunuh dan intoleran yang kita tolak dan sudah diadukan oleh Mas Rektor UMJ ini mestinya segera ditindaklanjuti oleh para pihak berkewenangan yang beliau mention,” ujar pria yang dikenal HNW tersebut lewat Twitter @hnurwahid.
5 kontroversi BRIN
Simak selengkapnya:
1. Programnya diduga tidak jelas meski diberi dana triliunan oleh pemerintah
Komisi VII DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko pada Selasa 31 Januari 2023, salah satu yang disorot adalah anggaran Rp6 triliun dari Pemerintah yang disebutnya sia-sia. Anggota DPR Mulyanto menyebut kinerja mereka tidak efektif.
“Kita malah ingin anggaran BRIN itu naik, tetapi anggaran Rp6 triliun saja banyak program yang tidak jelas. Jika bisa, segera kita minta usut kenapa bisa banyak sekali anggaran yang tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Salah satu kinerja yang disorot adalah prakiraan cuacayang disampaikan salah satu penelitinya melalui akun Twitter pribadi yang membuat heboh jagat maya pada akhir tahun 2022.
“Ngapain BRIN sampaikan informasi itu ke publik? Itu kan tugas BMKG. Sebaliknya, untuk kasus yang penting, mereka ini lambat sekali, jadi usul saya seperti yang tadi disampaikan teman-teman Komisi VII, kalo gini terus kinerjanya, lebih baik diganti saja dengan yang lebih ahli di bidangnya,” kata Mulyanto.
2. DPR usul kepala BRIN diganti usai kinerja lembaganya disorot
Berkaitan dengan kinerja BRIN tersebut, Anggota DPR mengusulkan agar kepala lembaga tersebut diganti. Pimpinan saat ini yakni Laksana Tri Handoko pun memberikan tanggapannya. Ia mengaku pasrah dan menyerahkan keputusan itu kepada Presiden Jokowi.
“Namanya juga usulan (pencopotan), itu kan ranah politik dari anggota DPR, ya boleh-boleh saja. Kalau saya ikut Pak Presiden saja,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor BRIN, Jakarta Pusat, Jumat 10 Februari 2023.
“Saya diangkat dengan Perpres dan diberhentikan dengan Perpres. Biasa aja namanya juga dinamika di DPR kan begitu,” tuturnya melanjutkan.
3. BRIN disebut perlu diaudit, bahkan dilaporkan ke KPK
Anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar, Gandung Pardiman, menyebut perlu ada audit terhadap keuangan BRIN yang kinerjanya dianggap tidak memuaskan. Hal itu disampaikannya saat rapat dengan lembaga tersebut.
“Saya usul ada audit investigasi tentang perjalanan keuangan BRIN, banyak yang dikorupsi itu, saya yakin seyakin-yakinnya,” katanya.
Tak hanya terkait audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gandung Pardiman juga menyebut soal KPK berkenaan dengan dugaan penyelewengan dana BRIN tersebut.
“Kita lapor KPK, banyak penyelewengan kasat mata,” ucapnya.
Alasan Gandung mengusulkan hal itu adalah karena dana Rp6 triliun BRIN hanya menghasilkan tujuh program yang bersinggungan dengan warga yang anggarannya hanya Rp888 miliar. Ketujuh program itu disebut terealisasi Rp100 miliar saja.
4. Cuitan badai dahsyat yang bikin geger, beda dengan pernyataan BMKG, Jokowi sampai turun tangan
Muncul perbedaan pandangan tentang isu cuaca ekstrem pada Rabu 28 Desember 2022 lalu di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) oleh peneliti BRIN dan Badan Meteolorogi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Ketua BMKG Dwikorita Karnawati meluruskan isu cuaca ekstrem berupa badai dahsyat itu bahwa hal tersebut diprediksi terjadi pada Jumat 30 Desember 2022, bukan Rabu 28 Desember 2022.
“Mohon kepada masyarakat untuk berhati-hati jika beraktivitas di luar rumah. Jika tidak ada keperluan mendesak, maka sebaiknya di rumah saja menunggu cuaca kembali normal,” ujarnya, dalam rilis resmi BMKG, Rabu, 28 Desember 2022.
Sontak warganet pun menyoroti kinerja keduanya yang dianggap tidak kompak dalam memberikan prediksi menyangkut keselamatan orang banyak.
“Menyangkut keselamatan orang juga mereka gak kompak,” tulis akun Twitter @Ros***.
“Mbok, yang kompak, digaji negara kok gak koordinasi gitu ih ngisin isini (malu-maluin),” kata akun @hewen****.
Presiden pun sampai turun tangan dengan memberikan saran agar masyarakat mengikuti prediksi cuaca yang disampaikan BMKG, bukan BRIN. Hal itu disampaikannya pada hari yang sama saat BMKG merilis klarifikasinya.
5. Wacana renovasi ruang kerja Dewan Pengarah BRIN telan Rp6,1 miliar
Pernah muncul wacana melakukan revonasi ruang kerja Dewan Pengarah BRIN yang dipimpin Megawati Soekarnoputri. Dananya dikabarkan mencapai Rp6,1 triliun. Plt. Sekretaris Utama BRIN, Nur Tri Aries Suestiningtyas, menyebut dana itu sudah sesuai aturan.
“Sudah sesuai dengan koridor regulasi, sejalan dengan pembenahan sarana prasarana untuk para periset baik infrastruktur laboratorium maupun ruangan kerja secara bertahap. Manajemen BRIN masih terus berbenah. Secara bertahap sarana prasarana untuk periset diperbaiki, termasuk juga fasilitas co-working space untuk kenyamanan kerja sivitas, khususnya para periset,” ujarnya.
Plt. Kepala Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan (BKPUK) BRIN Driszal Fryantoni menyebut dana untuk renovasi lantai dua itu untuk seluruh anggota Dewan Pengarah.
“Lantai 2 tersebut akan kami renov menjadi ruang kerja-ruang kerja untuk semua Dewan Pengarah yang berjumlah 10 orang, bukan hanya untuk Ketua Dewan Pengarah. Biaya yang dibutuhkan merupakan rekomendasi dari Kementerian PUPR, melalui Direktorat Bina Penataan Bangunan,” tuturnya.
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko pada Senin 18 Juli 2022 lalu menyebut rencana renovasi itu dibatalkan. Pasalnya rencana renovasi hanya untuk ruangan wakil, sekretaris, dan anggota Dewan Pengarah, bukan ruangan ketua.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
