RUANGPOLITIK.COM — Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan partainya tidak akan berkoalisi dengan partai NasDem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pilpres 2024.
Hasto mengatakan PDIP tak mau berkoalisi dengan tiga partai politik (parpol) yang akan mengusung Anies Baswedan. Terlebih, dia menyebut bahwa Anies disebut-sebut sebagai antitesis dari Presiden Jokowi.
“(Kami akan) bergabung dengan koalisi yang tidak mengusung antitesa Pak Jokowi sehingga kami jelas berbeda dengan NasDem, Demokrat, PKS yang telah mengusung Bapak Anies Baswedan,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/2/2023).
Dia menuturkan PDIP akan berkoalisi dengan parpol yang memiliki semangat gotong royong.
“Kami akan bekerja sama dengan partai-partai lain dan kemudian mendorong semangat gotong royong. Itu tinggal nanti dialognya siapa capres dan cawapres karena PDIP adalah pemenang Pemilu,” ujar Hasto.
Hasto menuturkan PDIP tak mungkin dengan koalisi yang akan mengusung Anies lantaran memiliki rekam jejak yang tak senafas dengan partainya. Dia menambahkan jika Anies tak melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.
“Dari gubernur ya saja sudah antitesa, banyak kebijakan Pak jokowi yang tidak dilanjutkan apalagi nanti kebijakan-kebijakan untuk yang lebih besar karena politik ini dimulai dari hal yang lebih kecil,” tukasnya.
NasDem: Kita Tak Punya Rencana Ajak PDIP
Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang telah tegas menolak berkoalisi dengan partai politik yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden (capres) 2024 menuai sorotan. Tak terkecuali dari Partai NasDem.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali menyampaikan bahwa NasDem, PKS dan Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Perubahan pun tidak punya rencana untuk mengajak PDIP bergabung mendukung Anies Baswedan.
“Kalau kemudian PDIP tidak ingin berkoalisi dengan kita. Ya, kita tidak punya rencana untuk mengajak PDIP (dukung Anies Baswedan, Red),” ujar Ali saat dikonfirmasi, Sabtu (25/2/2023).
Ali menuturkan bahwa koalisi perubahan tidak perlu mengajak PDIP karena telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen.
“Alhamdulillah sih sampai hari ini syarat untuk mencapreskan Anies itu sudah terpenuhi ya. Artinya Demokrat, NasDem dan PKS itu sudah memenuhi presidential threshold,” jelas Ali.
Lebih lanjut, Ali menambahkan bahwa dukungan capres maupun cawapres merupakan hal dari setiap parpol.
Dia pun tidak mau mencampuri urusan partai lain soal dukungan di Pilpres 2024.
“Jadi itu tidak masalah menurut saya. Syarat untuk berkoalisi itu kan hak partai masing-masing, hak daripada partai masing-masing untuk melakukan hal itu. Kita tidak boleh mencampuri itu,” tukasnya.
Hasto Dianggap Feodal Kontra Demokrasi
Depputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani angkat bicara usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya tidak akan berpeluang bergabung dengan Koalisi Perubahan pada Pemilu 2024 mendatang.
Kamhar menilai sikap politik PDIP melalui apa pernyataan Hasto tersebut menandakan sebuah sifat politik tertutup.
“Padahal dalam politik ada pameo ‘Tak ada kawan dan lawan yang abadi, melainkan kepentingan’. Juga ada falsafah ‘seribu kawan belum cukup, satu musuh terlalu banyak’,” ujar Kamhar , Sabtu (25/2/2023).
Menurutnya, PDIP semestinya tidak memakai gaya berpolitik semacam itu. Sebab gaya politik eksklusif dan tertutup tidak cocok diterapkan pada sistem demokrasi.
“Karenanya bagi para politisi sejati atau politisi negarawan akan membuang jauh-jauh gaya politik eksklusif atau politik tertutup. Gaya politik eksklusif yang berkarakter arogan seperti ini hanya relevan pada sistem politik feodal,” ujar Kamhar.
“Tidak berlebihan jika disematkan predikat Hasto politisi feodal,” ungkapnya.
Kamhar menilai Hasto memiliki pandangan politik yang sempit. Dia merasa PDIP seolah-olah terus memupuk rasa kebencian kepada bakal calon presiden (bacapres) yang diusung oleh Koalisi Perubahan yakni Anies Baswedan.
“Jadi sulit dimengerti di masa seperti sekarang ini masih ada politisi yang berpandangan sempit seperti Bung Hasto. Karakter seperti ini yang tidak tepat bagi politisi. Ada kebencian yang terus dipupuk dan dipelihara terhadap Mas Anies,” jelas Kamhar.
AHY Enggan Komentar
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akhirnya merespons soal sikap PDIP yang menutup pintu gabung Koalisi Perubahan. Terkait hal tersebut, AHY meminta media bertanya kembali alasan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menyatakan sikap partainya seperti itu.
“Hehehe, ditanyakan saja ke beliau (Hasto) langsung ya,” kata AHY singkat, ditemui usai menghadiri acara Haul ke-12 Zainuddin MZ, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/2/2023) malam.
PKS: Oke Selamat Tinggal
Penolakan PDIP untuk berkoalisi dengan partai pendukung Anies ini direspons santai oleh Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Alhabsy. Diketahui, PKS baru saja mengumumkan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres) di Pilpres 2024.
“(PDIP tolak koalisi dengan partai pendukung Anies) oke selamat tinggal,” kata Habib Aboe menanggapi penolakan PDIP.
Aboe justru membebaskan Hasto untuk bermain dengan kata-katanya. Ia hanya berharap agar masyarakat bisa memilih PKS untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
Pernyataan Hasto Kemenangan Koalisi Perubahan
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan tak masalah PDIP tidak bakal mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Justru, kata Ali, itu menjadi penyemangat buat partai Nasdem.
“Pernyataan Pak Hasto itu ya bagi kami ya itu hanya penyemangat buat kami, bahwa tentu kami tidak melakukan hal yang sama,” kata Ali, Jumat (24 /2/2023).
Ali lebih jauh mengatakan Nasdem akan selalu rendah hati dan merangkul semua orang bila menjadi pemenang di 2024. Bagi Nasdem, kata Ali, perbedaan pilihan maupun capres yang bakal diusung tak menjadi alasan untuk saling bermusuhan.
“Ketika besok kami jadi pemenang, kami juara kami akan selalu rendah hati, kami selalu merangkul orang-orang lain, kami selalu berkomunikasi dengan siapapun. Jadi Nasdem selalu melihat bahwa perbedaan pilihan, perbedaan calon itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk bermusuhan,” ujarnya.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
