Selaku ketua FKMTI, Budi juga tengah memperjuangkan juga hak atas tanah rakyat korban Mafia Tanah Lainnya yang tersebar di seluruh Daerah Indonesia
RUANGPOLITIK.COM —Puluhan Tokoh Nasional dan aktivis pergerakan siap pasang badan agar Ketua Forumn Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) SK Budiardjo dan istrinya dibebaskan dari tahanan.
Tercatat dalam list yang diedarkan via WA sejak Selasa malam (14/2/2022) antara lain; Erros Djarot, Lulu Nur Hamidah, Buya Anwar Abbas, KH Muhaimin, Mayjen Saurip Kadi, Mayjen Syamsu Djalal, Brigjen Junior. Selain itu, sejumlah aktivis gerakan berbasis kebangsaan maupun keagamaan juga terdaftar dalam petisi tersebut.
Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), SK Budiardjo adalah seorang aktivis pembela hak tanah rakyat sekaligus korban mafia tanah. Menurut kuasa hukum SK Budiardjo, Yahya Rasyid, Budi dan istrinya dipenjara saat memperjuangkan haknya untuk melaporkan terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap dirinya, pencurian 5 Unit Kontainer beserta isi miliknya, dan Perampasan lahannya seluas 10259 meter persegi yang dilakukan oleh Konglomerat Pengembang Properti pada tahun 2010.
Selaku ketua FKMTI, Budi juga tengah memperjuangkan juga hak atas tanah rakyat korban Mafia Tanah Lainnya yang tersebar di seluruh Daerah Indonesia.
Agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap korban, FKMTI telah mengajukan konsep adu data alas hak kepemilikan awal tanah secara terbuka yang melibatkan ahli hukum dan pertanahan dari universitas dan ahli pertanahan yang independen serta disiarkan langsung oleh media mainstream maupun media sosial.
“Budiardjo dan istrinya ditahan sejak 10 Januari 2023 saa proses pra praperadilan berlangsung dan polisi, jaksa tak hadir. Ini sama saja penyidik dan Jaksa dengan memaksakan kehendaknya melecehkan lembaga peradilan tidak patuh hukum memenuhi panggilan Sidang Praperadilan. Polisi dan jaksa menegakkan hukum secara melawan hukum dengan tuduhan memalsukan Surat Girik 1906 dan 5047 cengkareng Timur padahal semua surat girik yang telah dibelinya sejak 2006 teregister di kelurahan maupun di kecamatan”tulis Yahya dalam pesan WA.
Yahya juga mempertanyakan, mengapa konglomerat bisa menguasai, membangun ruko di atas tanah seluas satu hektar lebih yang telah dibeli SK Budiardjo jika yang dipermasalahkan hanya sekitar 3000 meter.
Menurutnya berdasarkan Data-Data yang saya miliki SHGB No. 1633 PT. BMJ tgl. 4 April 1997 luas 112. 840m milik pengembang cacat Administrasi. Jadi, patut diduga perbitan SHGB tersebut hasil kerjasama oknum BPN JakBar dgn Mafia tanah, Karena:
1. Data AHU Menkumham PT. BMJ berdiri sesuai Akte 24 Notaris THOMAS WIO. SH KAB. Tangerang tgl. 25 November 2008.
Bgm mungkin SHGB thn 1997 PTBaru berdiri 2008. (Hal.96-99)
2. Putusan Pengadilan 442/PDT.G/PN.JKT.BAR SHGB 1633 an PT. BMJ tidak terkait dgn bukti kepemilikan kita. (Hal.17-21)
3. Surat Walikota JakBar tgl. 29 Oktober 2014 tidak menerbitkan IMB di atas tanah kita sehingga muncul Segel Bangunan( Hal. 121-126)
4. Tahun 2018 Menkopolhukam (jaman Pak Wiranto) SaberPungli menurunkan tim ke Kelurahan Cengkareng Timur dN Kecamatan Cengkareng untuk mengecek data kedua belah pihak, kepemilikan Budi semua tercatat kepemilikan lawan juga tercatat namun bukan di kelurahan Cengkareng Timur melainkan di Kel. Pegadungan dan Kel. Rawabuaya. (Hal.87-95)
5. Data Girik Budi dan Nurlela yang dituduh palsu hanya oleh oknum Penyidik Polda dan Kejaksaan sdh pernah ditahan thn 2010 oleh Penyidik Polda dikembalikan tahun 2015 (diduga untuk mengurus sertifikat dan IMB Pengembang) hal. 23-17.
SedangkanKepemilikan Budi Dan Nurlela 10.231m terdiri dari:
1. Girik 1906, 2.231m
2. Girik 5047, 548m
3. Girik 391, 7.480m
“Yang mengherankan Girik dituduh palsu hanya Girik 1906 dan 5047 seluas 2.779m
Karena pemiliknya sdh meninggal.Sedangkan Girik 391 tidak dipermasalahkan (pemiliknya masih hidup) sedangkan seluruh tanah telah dirampas”ungkapnya
Persidangan juga sampai saat ini belum mengabulkan permintaan kami agar disiarkan live secara terbuka. Klien kami meminta Ormas keagamaan seperti NU,MUI atau Muhammadiyah, PGI maupun ormas lainnya mendorong agar persidangan kasus ini dilaksanakan seperti persidangan Sambo agar kebenaran bisa terungkap.
Petisi pembebasan SK Budiardjo dan istrinya, Nurlela Sinaga selain diedarkan melalui pesan WA juga dimuat dalam link https://chng.it/v7N68rKFNg. Dalam link terrsebut sudah terdaftar lebih dari 120 orang menandatangani petisi pembebasan.
Sementara sudah tercatay 60 nama-nama tokoh dan aktivis yang tercatat sebagai penjamin melalui pesan WA dan masih terus berlanjut. Berikut petikan dari petisi dan nama-nama tersebut yang tercatat sampai Kamis (16/2/2022) siang.
“Demi Perlindungan Hak Asasi manusia yang berkeadilan dan berprikemanusiaan, Budiardjo dan istrinya harus dibebaskan. Ia tidak mungkin melarikan diri, dan bersedia adu data terkait kepemilikan tanah secara terbuka. Kami yang bertanda tangan di bawah ini meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara yang dimaksud kiranya. menangguhkan penahanan Budi dan istrinya, dan Kami bersedia menjadi jaminan bahwa Budi dan istrinya tidak akan mempersulit jalannya Persidangan, tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti serta tidak akan membuat Surat Palsu,” urainya.
Hormat Kami :
1. Erros Djarot (Ketua Umum GBN )
2. Lulu Nurhamidah (Fraksi PKB)
3. Beathor Suryadi (Aktivis Pro-demokrasi)
4. Ismail Arif (Pegiat Seni)
5. Bob Randilawe (FokusWacana UI)
6. Siswanto Chemonk (Rakyat Jelata)
7. Frans Aba, PhD (Akademisi)
8. Lukas Luwarso (Pengamat Media)
9. Ari Purnama, ST (Aktivis Peradaban, Ketua Paguyuban Putra Nusantara 98)
10. Firman Tenry, SH., MH., CLA., CTL. (PRAKTISI HUKUM/Ketua Seknas PMP)
11. Aji Barata (Pegiat Budaya, Ketua Yayasan Dalang Nawan Banyumas).
12. Eddy Misero (SEKJEN ASOSIASI UMKM Indonesia).
13. Yulianto Widirahardjo, Ketum TKR Jokowi-Ma’ruf
14. Budi Putra (LBH Madani Berkeadilan Indonesia)
15.Agus Surya (Pengamat Sosial).
16. Yudhie Haryono (Universitas Nusantara).
17. Nanda Abraham, Ketua Pergerakan Kebangsaan / Ex. Ketua ASJB Relawan Jokowi.
18. Fero Umboh , Sekjen Yayasan Bina Remaja Indonesia 🇮🇩
19. Adi Sucipto (Ketua Umum Kerukunan Jawa Tulen)
20. Ibnu Maryanto (peneliti).
21. T. Murniansyah SH (KETUA UMUM Polhukham FBR Pusat).
22. Danu Umboro, ST (Pendiri/Penasehat Komunitas GRAB Orientasi KUDUS/ex Sekjen BMI Jakarta Pusat).
23. Ahmad Z (eks KAHMI jabar 2010)
24. Min Che ( producer )
25. Bambang Simbah GMNI (Sekjen GP Nusantara)
26. Sugito (Dewan Pembina Himpunan Pengusaha Nahdliyin Jawa Barat)
27. Ragil Sutopo (Aktivist Pemuda)
28. Franky Mokoginta ( Pemuda Kotamobagu)
29. Budiningsih ( warga Solo)
30. Shri Yogi Lestari ( warga TangSel)
31. YOYO EFFENDI (Koalisi Rakyat Anti Mafia Tanah).
32. SYAMSUL B MARASABESSY (Koalisi Rakyat Anti Mafia Tanah).
33. Nanny Z.Ahimsa ( GBN ket.bid
Agraria)
34. Harris Ishartono (WNI Anti Mafia)
35. Nita Silfana (Warga Ko pak Budiarjo, Korban Mafia Tanah…
36. Hadi Pranoto, SH. ( Sekjend Kejawen )
37. Dwika (ILUNI UI)
38.Yanes Yoshua (Ketua Relawan Jokowi WLJ)
39. Hikmat Subiadinata (Sekjen GETAR) Gerakan Rakyat Tanpa Partai for Jokowi.
40.HADI SANTOSA YAHYA,SH.M.Ep( Ketua Umun Dewan Gerakan Nasional Komunitas Pancasila/ GNKP)
41.Erick S Paat TIM PEMBELA DEMOKRASI INDONESIA (TPDI)
42.Ade Kenzo ( Omah Sosial, Jamkes Watch).
43.Agustiana Majelis Pakar Konsorsium pembaharuan
Agraria.
44. BURSAH ZARNUBI
45. Dr. Kristiya Kartika, M.Si, M.Kom ( Mantan Ketua Presidium GMNI).
46 Adib Miftahul – Direktur kajian politik Nasional (KPN)
47. Pdt Jimmy Sormin (Rohaniawan/KKC PGI
48. Irwansyah yunif (DPD Jaktim Fornas)
49. Harun Al Rasyid – Sekjen GPI ( Gerakan Peradaban Indonesia)
50. Sriwahyuni aktivis anti mafia tanah
51. Sirmadji (Mantan Presidium GMNI)
52. Herman Efendi SE (Ketua Astrada Sumsel)
53. Syarif Bastaman (Forgema 77/78 Bandung)
54. dr. Andy Talman Nitidisasro (Alumni GMNI Bandung)j
55. Tagor Lubis (Inovasi Teknologi Mandiri/ITM)
56. Mayjen (Purn) Saurip Kadi (mantan Aster KASAD)
57. KH Muhaimin (Yogyakarta)
58. Brigjen (Pur) Junior Tumilar (Mantan Inpsektur Kodam XIII
59. KH Anwar Abbas (wakil ketua umum MUI)
60. DR Widhi Handoko SH, (Sekjen Gerakan Jalam lurus
61. Babeh Aldo (Pendiri Majelis Penderitaan Rakyat)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
