RUANGPOLITIK.COM — Keinginan putra bungsu Presiden Jokowi yakni Kaesang Pangarep untuk terjun ke politik mendapat respon dari berbagai partai. Ketertarikan ini disampaikan oleh kakaknya Gibran Rakabuming Raka yang juga menjabat sebagai walikota Solo.
Meski sebelumnya, Kaesang pernah mengatakan jika pendapatan sebagai walikota kecil tak sebesar keuntungan dari bisnis yang ia geluti, pria lulusan Singapura ini prihatin dan ingin membangun kota Solo.
Presiden Jokowi Tak Intervensi Langkah Politik Kaesang
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan perihal putra bungsunya, Kaesang Pangarep ingin terjun ke dunia politik. Jokowi memberikan kebebasan kepada putranya untuk masuk politik.
“Sudah ngomong ke saya, tapi saya selalu memberikan kebebasan pada mereka,” kata Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (29/1/2023).
Menurutnya, Kaesang sudah berkeluarga, sehingga mesti bertanggung-jawab terhadap jalan yang dipilih.
“Saya nggak mempengaruhi, saya tidak memutuskan karena mereka sudah punya keluarga sendiri. Harus bertanggungjawab, bisa memutuskan sendiri, saya nggak akan ikut-ikut,” tegasnya.
PDIP Tegas Dalam Keluarga Tak Boleh Beda Partai
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengemukakan aturan internal partai kepada publik. Yakni, dalam satu keluarga dilarang beda partai. Jika dalam satu keluarga sudah memiliki sikap politik menjadi kader PDIP, maka anggota keluarga itu wajib ikut memilih partai yang sama.
Pendapat Hasto itu menyinggung Kaesang Pangarep, putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), jika terjun ke politik.
“Ya sekiranya (Kaesang) mau masuk ke PDI Perjuangan, karena kami ini punya aturan bahwa dalam satu keluarga tidak bisa masuk dalam pilihan partai-partai yang berbeda,” kata Hasto di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1/2023).
Menurut Hasto, membangun komitmen satu keluarga tidak masuk partai yang berbeda-beda sangatlah penting. Hal itu menunjukkan emosional politik.
“Karena itu juga menunjukkan suatu emotional bonding, kesadaran, dan pendidikan politik itu dimulai dari keluarga,” ucap Hasto.
Politikus asal Jogjakarta itu memastikan PDIP sangat terbuka bagi Kaesang untuk terjun ke politik dan bergabung dengan PDIP. Meski Kaesang putra presiden, jika masuk bergabung ke PDIP, maka dia mesti mengikuti prosedur internal partai. Yakni, harus mengajukan permohonan.
“Mengapa ada stelsel aktif? Karena itu sebagai sebuah momentum bahwa ketika masuk ke partai, mereka harus menyatukan diri, harus merelatifkan kepentingan individunya, dan mengedepankan kepentingan kolektif partai,” ucap Hasto.
Bagi PDIP pendidikan politik dari keluarga sangat penting. Karena itu, dalam aturan pencalegan, misalnya, suami istri dari partai berbeda tidak bisa dijadikan sebagai caleg.
“Kemudian dalam suatu keluarga itu kan ada pembatasan-pembatasan, dari segi jumlah, kecuali menjadi anggota dan satu keluarga tidak boleh ditugaskan dalam satu tingkatan yang sama,” pungkas Hasto.
Pengamat: Kaesang Hanya Aji Mumpung Sebelum Jokowi Lengser
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, jika mau objektif Kaesang harusnya menolak tawaran ke politik praktis.
“Kalau melihat posisi dan kedudukan Kaesang sebagai pengusaha saat ini, maka pendapatan sebagai politisi sangat jauh dari pendapatannya sebagai pengusaha. Maka tentu secara objektif semestinya Kaesang menolak ajakan untuk terjun ke politik,” ujar Saiful.
Ia menilai secara etika politik, bisa jadi publik menilai Kaesang aji mumpung. Yaitu, mumpung orang tuanya berkuasa, sehingga start dimulai dari saat sebelum Joko Widodo lengser.
“Kalau Kaesang punya akal budi maka sudah pasti menolak mentah-mentah tawaran untuk terjun ke politik praktis, karena pengabdian tidak harus hanya melalui parpol, tapi bisa melalui jalur lainnya seperti menjadi pengusaha dengan menghidupi banyak karyawan. Selain itu tidak elok rasanya di mana family Jokowi sudah banyak memiliki jabatan justru Kaesang ikut-ikutan menjadi politisi,” pungkas Saiful.
Kritikan juga datang dari PKS yang menolak terjadinya Politik Dinasti yang disampaikan oleh Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Ia meminta agar ada regulasi pemilihan pejabat yang berkaitan dengan anggota keluarga presiden. Hal itu penting demi menjaga keadilan dalam politik.
“Bagus dibuat aturan, keluarga inti presiden dilarang dicalonkan untuk jabatan publik yang menggunakan mekanisme pemilihan publik. Baik agar sistem berjalan dan adil bagi semua orang,” kata Mardani.
Banjir Dukungan, Status ‘Putra Mahkota Presiden’ Untungkan Partai
Dukungan juga datang dari berbagai partai atas ketertarikan Kaesang tersebut. Selain partai berbasis ideologi nasionalis, partai dengan basis ideologi Islam juga menyatakan ketertarikannya kepada Kaesang. Plt Ketua Umum DPP PPP, Mardiono menyebut akan memberi kesempatan untuk Kaesang masuk ke partai berlambang ka’bah tersebut.
Bilamana Kaesang tidak mau bergabung dengan PPP, Mardiono tetap memberi dukungan kepada Kaesang termasuk jika ingin maju menjadi Wali Kota Solo mengikuti jejak langkah Jokowi dan Gibran.
“Tentu kami siap (mendukung Kaesang jadi Wali Kota Solo). Tapi nanti akan proses komunikasi politik,” kata dia.
Waketum Golkar Doli Kurnia juga membuka pintu jika Kaesang ingin terjun ke partai beringin.
“Ya satu, kan orang mau terjun atau tidak ke politik itu kan hak asasi manusia dan apalagi Kaesang itu lingkungannya itu selama ini sudah berada di lingkungan politik,” kata Doli.
Ia juga tak menolak jika akhirnya Kaesang tertarik politik karena berada di lingkaran politik.
“Artinya orang tuanya presiden, aktif di parpol terus kemudian juga dua abangnya juga jadi wali kota, jadi wali kota Solo dan wali kota Medan, lingkungan yang selama ini dijalani kaesang itu pasti ada pembicaraan politik jadi wajar aja kemudian dia tertarik,” lanjut dia.
Hal senada juga datang Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
“Politik membutuhkan darah segar, anak-anak muda dengan kreativitas dan imajinasi luas. Monggo, Mas Kaesang, bergabung dengan PSI. Kita bisa berjuang bersama, mempertahankan dan meningkatkan segala kebaikan kebijakan yang telah dimulai,” kata Juru Bicara PSI, Cherryl Tanzil.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
