RUANGPOLITIK.COM – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) angkat bicara terkait wacana penundaan pemilu 2024.
Ia menyebut, PBNU mempersilahkan kepada para pengambil keputusan untuk mendiskusikan wacana tersebut.
PBNU siap jika menjadi jembatan untuk dialog para pengambil keputusan jika memang perlu ada dialog untuk itu.
“PBNU kan cuma mendengar dan mungkin menjembatani dialog kalau perlu. Tapi yang memutuskan kan bukan kami,” kata Yahya, saat konferensi pers usai bertemu dengan Ketua DPR RI Puan Maharani, di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
Lebih lanjut, Gus Yahya mengaku, PBNU akan menerima apapun keputusan terkait wacana penundaan pemilu 2024 tersebut.
“Kami persilakan kepada yang berwenang untuk itu, silakan. PBNU akan menerima apapun keputusan para pemegang wewenang, baik itu pemerintah, DPR, MPR, dan lain-lain. Silakan,” ucapnya.
Terkait apakah wacana tersebut potensi pelanggaran konstitusi, Gus Yahya menilai bahwa hal itu bersifat relatif. Menurutnya, jika pemilu diadakan saat ini juga, itu dapat dikatakan pelanggaran konstitusi.
Akam tetapi, ia mengatakan bahwa konstitusi dapat berubah sepanjang ada mekanisme yang memperbolehkan.
“Kalau tidak, ya tidak. Kalau membolehkan, ya silakan saja,” ujar Gus Yahya.
“Silakan. Kami kan tinggal ikut saja, tinggal nyoblos,” tambahnya.
Berita terkait:
Bertemu Ketum PBNU, Puan: Kami Sepakat Jaga Harmoni Umat Beragama
Katib ‘Aam PBNU: Indonesia Penghasil Sawit, Anehnya Minyak Goreng Langka!
Wacana Tunda Pemilu, PBNU: Yahya Cholil Staquf Harapkan Dialog
MUI Keberatan, Minta PBNU Izinkan KH Miftachul Akhyar Pimpin MUI
Sebagai informasi, Ketua DPR RI Puan Maharani berkunjung ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Kedatangan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu untuk memperat kerja sama dan silaturahmi.
Puan diterima langsung oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, dan jajaran pimpinan PBNU lainnya.
“Terima kasih atas pertemuan silaturahmi yang hangat, kami sepakat untuk menjaga harmoni keseimbangan antara seluruh umat beragama. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia internasional,” kata Puan usai pertemuan. (AFI)
Editor: Asiyah Lestari
(RuPol)